Pemdes Lenek Lauq Diminta Prioritaskan Anak Buruh Migran



FITRA NTB bersama Kader Desa Peduli Anak Buruh Migran Desa Lenek Lauq mendatangi Kantor Pemerintah Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel Lombok Timur pada Oktober 2016 lalu. Mereka meloby Pemdes setempat agar memperhatikan kebutuhan anak buruh migran. 


Menurut Muhammad Yusuf, juru bicara tim lobby, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian khusus pemerintah desa terhadap usulan-usulan warga, khususnya penerima manfaat langsung dari usulan tersebut yakni anak buruh migran dan pengasuhnya.

Beberapa usulan yang diusulkan diantaranya; pembangunan perpustakaan dan taman belajar bagi anak buruh migran dan anak terlantar, pelatihan menjahit bagi pengasuh anak buruh migran dan anak buruh migran usia remaja, pelatihan perbengkelan, serta bimbingan belajar bagi anak buruh migran dan anak terlantar.


Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik


FITRA NTB bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik dan Rekomendasi Perbaikan sehari penuh pada 2 Juni 2016 bertempat di Hotel Santika, Mataram-Lombok. Workshop ini diselenggarakan untuk memperoleh masukan bagi perbaikan Undang-Undang Partai Politik yang tengah berjalan di DPR-RI. Hasilnya akan menjadi input bagi penyusunan naskah akademik perubahan UU Partai Politik.

Dalam workshop ini para praktisi, lembaga pelaksana pemilu, pengamat dan ahli mendiskusikan lima topik utama berkaitan dengan pendanaan partai politik, antara lain: Sumber Pendanaan Partai Politik, Peruntukan Bantuan Keuangan dari APBD, Bentuk Pemberian Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Partai, dan Sanksi terkait.

Workshop Bedah RKPDesa dan APBDesa 2016



FITRA NTB melakukan workshop Bedah RKPDesa dan APBDesa Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni hingga September 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Beberapa desa percontohan dari kegiatan ini yakni Desa Mekarsari Kec. Suela, Desa Wanasaba Kec. Wanasaba, dan Desa Lenek Lauq Kec. Aikmel.

Di Desa Mekar Sari kelompok warga yang didampingi adalah warga pendatang pinggiran hutan yang belum memperoleh layanan publik akibat stigma sebagai warga pendatang. Sementara di dua desa lainnya yakni, Wanasaba dan Lenek Lauq, FITRA NTB mendampingi kelompok warga peduli anak buruh migran.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan pemerintah desa, BPD, perwakilan masyrakat penggarap lahan hutan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati anak buruh migran, dan kader desa.

Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif dan Inklusif



Kegiatan ini dilaksanakan FITRA NTB pada 30 April – 1 Mei 2016 di Hotel Indoop Mataram. Pada Lokakarya ini, materi pokok yang diberikan dan didiskusikan antara lain, Pemahaman Konsep Desa Membangun dan Pembangunan Desa; Bedah UU Desa dan regulasi turunannya; Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa; Struktur APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa; serta Perumusan Indikator Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif dan Inklusif.

Lokakarya ini difasilitasi oleh Tim dari FITRA NTB dan SOMASI. Peserta terdiri dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Kelompok Dampingan, dan perwakilan CSO Mitra, dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Keluaran dari Lokakarya ini antara lain meningkatnya pemahaman dari 15 orang peserta tentang materi-materi yang diberikan dan adanya rumusan indikator perencanaan dan penganggaran desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. Indikator inilah yang disepakati oleh 5 desa dampingan untuk dijadikan tolok ukur desa inklusi. (red)

FGD Penggalian Kebutuhan Warga Desa Karang Bajo dan Desa Bayan, Lombok Utara







Kegiatan ini dilaksanakan di Senaru Lombok Utara, pada 27 April 2016. Seknas FITRA dan FITRA NTB memfasilitasi dua desa tersebut untuk menggali kebutuhan-kebutuhan warga yang selama ini terabaikan dan mengidentifikasi potensi-potensi desa.

Melalui FGD ini terungkap bahwa banyak warga miskin di desa, terutama perempuan kepala rumah tangga yang tidak pernah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah; stigma agama yang menimbulkan diskriminasi, terutama bagi pengikut Islam Wetu Telu dianggap berkeyakinan berbeda dengan Islam mainstream; sulitnya mendapat Akta Nikah, baik karena jauhnya jarak kampung mereka dengan Kantor Urusan Agama (KUA) maupun karena stigma tadi; status masyarakat adat yang belum mendapat pengakuan resmi dari Pemda; dan belum dilibatkannya warga dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. FGD ini dilakukan secara partisipatoris. (red)

BARIS VIDEO