FITRA-NTB
mengapresiasi langkah Kepala Biro APP Pemprov NTB H. Azhar untuk memastikan
tender 234 paket proyek Pemprov senilai Rp. 350 miliar tahun 2013 ini wajib
tuntas pada Maret ini, termasuk memastikan agar setelah APBD perubahan tidak
lagi ada tender. “Penetapan kerangka jadwal umum seperti ini akan sangat
membantu. Jadi ada arah yang jelas bagi para manager birokrasi dalam bekerja,”
kata Sekjen FITRA-NTB, Ervyn Kaffah.
Ia
berharap, Biro APP pun telah memiliki rencana tindakan bagaimana memastikan
harapan itu tercapai. “Selama ini,
masalahnya kan selalu dialamatkan pada penyerahan dokumen pengadaan yang
terlambat dari SKPD. Kiranya, sudah bisa diidentifikasi factor penyebabnya, dan
ada strategi yang jelas untuk memperbaikinya,” tambahnya.
Meski
demikian, FITRA-NTB menilai langkah ini tidak cukup substansial untuk
menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan APBD. Masalah yang lebih berat untuk diatasi justru
untuk memastikan realisasi kegiatan APBD itu on schedule atau sesuai target,
apalagi jika ingin menggunakan target yang lebih progresif. Hal ini tidak
berlebihan, karena rekam-jejak realisasi kegiatan APBD Provinsi selama ini
memang cenderung memprihatinkan.
Realisasi
proyek (fisik dan keuangan) yang rendah, lamban dan menumpuk pada akhir tahun
adalah tantangan besar bagi jajaran Pemprov NTB selama 4 tahun terakhir. Akibat
lambannya realisasi proyek yang bersilang-sengketa dengan rencana awal ini,
capaian program-program pembangunan yang telah disusun akan terkontaminasi
secara signifikan. Sehingga menimbulkan keraguan yang besar terhadap tingkat
efektivitas pencapaiannya. Lebih dari itu, mudah dipahami kalau realisasi
proyek yang lamban ini berhubungan erat dengan lambannya penyerapan pendapatan
daerah yang bersumber dari pajak, sekaligus berpengaruh pada gerak ekonomi.
Kata
Ervyn yang juga salah seorang pentolan SOMASI NTB, realisasi proyek di Pemprov
NTB yang saban tahun selalu numpuk di akhir tahun sangat rentan praktek
korupsi, karena mengerjakan proyek ditengah himpitan waktu yang mendesak
berkorelasi dengan minimnya kehati-hatian dan kurangnya kecermatan para
pelaksana. “Mereka yang mencari keuntungan yang tak patut, juga bisa
memanfaatkan ruang ini untuk mengail keuntungan baik secara illegal maupun
ekstra-legal,” katanya.
Menurut
FITRA-NTB, berbagai alasan bisa saja disebutkan untuk menjelaskan keterlambatan
realisasi proyek-proyek Pemprov tersebut, termasuk kelambanan proses tender.
Namun pihaknya justru menilai salah satu sebab utama keterlambatan itu adalah
kurangnya efektivitas pengendalian pelaksanaan proyek. “Meski demikian, kami
berpendapat yang salah bukan orangnya, melainkan karena model pengendalian
proyek-proyek di Pemprov ini secara umum masih manual. Hemat kami, teman-teman
di Biro APP sudah bekerja sangat keras, tapi memang sistemnya relative masih
manual, sehingga membatasi efektivitasnya. Jadi kalau mau ada percepatan, perlu
pembenahan di sisi pola pengendaliannya,” kata Ervyn.
Karena
itu FITRA-NTB menyarankan Pemda untuk focus membenahi system informasi untuk
pengendalian business process
kegiatan APBD, agar informasinya akurat dan siap saji kapan pun dibutuhkan oleh
jajaran manager yang lebih tinggi, karena ini berkaitan dengan tingkat
kecepatan pengambilan keputusan. Sebagai langkah awal, penting ada assessment terhadap
jajaran pelaksana kegiatan APBD untuk mendalami masalah yang mereka hadapi.
Untuk
melaksanakan ini, FITRA-NTB menilai komitmen kuat Gubernur adalah prasyarat
awal terpenting, karena ranahnya bukan semata teknis. “Saya kira akan ada
keuntungan lain bagi Gubernur dengan membenahinya. Karena salah satu sebab
masalah yang selalu dibahasnya pada akhir tahun soal kinerja birokrasi yang
lemah bisa teratasi sebagian. Selain itu bisa mempermudah menilai kinerja
bawahannya secara terukur. Perlu dimaklumi, soal kinerja ini menyimpan risiko
jika tidak ada keandalan dan kesetaraan informasi bagi setiap jajaran birokrasi
yang berkepentingan karena bisa berdampak psikologis,” ulas Ervyn.
0 Comments